Jakarta – Said Abdullah selaku Ketua Banggar DPR RI mengatakan bahwa anggaran untuk Ibu Kota Nusantara tahun 2023 ini bertambah. Penambahan alokasi sebesar Rp 15 triliun tahun ini telah disetujui oleh Banggar.
Mulanya Said menyebut anggaran untuk IKN di tahun 2023 ini sejumlah Rp 22 M, namun ada akselerasi dari pemerintah hingga nilainya menjadi Rp 37 triliun.
“IKN Tahun ini kami anggarkan Rp 22 triliun dan kemudian pemerintah akselerat nambah Rp 15 triliun lagi untuk tahun ini, “ kata Said dalam rapat kerja Bersama 4 menko di DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (09/06/2023).
Banggar menyetujui anggaran sebesar Rp 37 triliun. Salah satu pertimbangan, kata Said, supaya Juni 2024 IKN bisa langsung ditempati presiden.
“Sehingga totally sudah Rp 37 triliun yang Banggar setujui Pak Menko Marves, supaya kita nanti di bulan Juni sesuai undang-undang tahun 2024 sudah bisa ditempati oleh Bapak Presiden Republik Indonesia,” sambungnya.
Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskaan keberlanjutan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Sebagai ketua Percepatan IKN, Luhut melapor ke Presiden Joko Widodo pengawan pembangunan IKN dari warga negara asing.
Luhut mengatakan bahwa saat ini timnya sedang mengidentifikasi insentif dan modal pengembangan status tanah di IKN. Soal status tanah, Luhut menargetkan akan selesai pada 27 Juli 2023. “Jadi tema insentif dan modal bisnis rencana pengembangan Kawasan status tanah. Bapak-ibu, yang paling penting pertama bawah ini, nah ini yang kita selesaikan sekarang, saya kejar 27 Juli saya targetnya harus selesai,” kata Luhut dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/6).
Banggar menyetujui anggaran sebesar Rp 37 triliun. Salah satu pertimbangan, kata Said, supaya Juni 2024 IKN bisa langsung ditempati presiden.
“Sehingga totally sudah Rp 37 triliun yang Banggar setujui Pak Menko Marves, supaya kita nanti di bulan Juni sesuai undang-undang tahun 2024 sudah bisa ditempati oleh Bapak Presiden Republik Indonesia,” sambungnya.
Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskaan keberlanjutan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Sebagai ketua Percepatan IKN, Luhut melapor ke Presiden Joko Widodo pengawan pembangunan IKN dari warga negara asing.
Luhut mengatakan bahwa saat ini timnya sedang mengidentifikasi insentif dan modal pengembangan status tanah di IKN. Soal status tanah, Luhut menargetkan akan selesai pada 27 Juli 2023.
“Jadi tema insentif dan modal bisnis rencana pengembangan Kawasan status tanah. Bapak-ibu, yang paling penting pertama bawah ini, nah ini yang kita selesaikan sekarang, saya kejar 27 Juli saya targetnya harus selesai,” kata Luhut dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/6).
Luhut menyebut timnya akan mengidentifikasi harga tanah yang dipakai dan bagaimana pembeliannya hingga investor yang ingin masuk ke dalam. Luhut juga menyebutkan bahwa negara Timur Tengah mulai tertatik dengan proyek IKN. “Dengan harganya berapa, kemudian siapa yang mau beli, siapa yang mau masuk itu semua akan bis akita lakukan. Jadi kerja sama ini sekarang kita buka. Beberapa negara-negara dari Middle East yang juga akan masuk,” katanya.
Luhut mengungkapakan bahwa ia sudah dua kali melakukan pengecekan progress pembangunan di IKN secara langsung. Ia sempat mempromosikan hal ini ke Singapura dan mendapat antusias yang bagus.
“Kemarin di Singapura kita jualan mengenai ini dan mereka sangat antusias dan semua masuk dan kita berharap harus 17 Agustus tahun depan kitab isa acara disana. Tapi kualitas pekerjaan itu menjadi kunci,” ujar Luhut.
Sources : Detik.com